JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan dunia usaha pertegas posisi pentingnya mengatasi dampak perubahan iklim dunia. Komitmen Indonesia akan disampaikan dalam berbagai negosiasi pada Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim (COP24) di Katowice, Polandia, 2-14 Desember 2018.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar memimpin delegasi Indonesia. Pada siding PBB ini, diperkirakan 45.000 perserta dari 197 perwakilan negara hadir membahas status dan upaya pegendalian perubahan iklim dunia.
Menteri Siti Nurbaya mengatakan Indonesia sesungguhnya cukup maju dalam implementasi Paris Agreement. “Dalam arti, kerja-kerja membumi di lapangan berlangsung oleh masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha, serta pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” ungkap Menteri Siti Nurbaya dalam rilisnya, kemarin.
Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia adalah partisipasi semua pihak dan lengkap. “Saya optimis kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rule book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945 Pasal 28H dan Pasal 33, “ kata Menteri Siti Nurbaya.
Pemerintah Indonesia konsisten melaksanakan komitmen penurunan target emisi gas rumah kaca (GRK) dan program adaptasi perubahan iklim yang disebutkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai produk dari Paris Agreement. (sudarsono)