Don't Miss
- Masyarakat Adat Tuntut Pengesahan
- Indonesia Belum Melindungi Hak atas Hutan bagi Perempuan
- Perempuan Adat Terabaikan
- Perhutanan Sosial Jadi Prioritas 70.000 Hektar Lahan Mangrove di Sumut Beralih Fungsi dan Rusak
- Izin Konsesi 47% Hutan Kalsel Dikuasai Korporasi
- GAMBUT 20 Hektar Lahan Kritis Direstorasi
- RESTORASI HUTAN: Sumsel Bidik 400.000 Ha
Pemerintah Harus Lindungi Gambut
Media Indonesia | 14 September 2016
PEMERINTAH diminta untuk serius dan tegas dalam perlindungan kawasan gambut dalam (kubah gambut) dan pengeringan dalam bentuk kanalisasi. Ekolog Wetlands International Indonesia Irwansyah Reza Lubis dalam Media Briefing bertema Tantangan menata masa depan gambut Riau yang dihelat di Jakarta, kemarin, mengatakan teknik ekohidro yang digadang-gadang dapat menjadi jawaban tata kelola gambut berkelanjutan masih perlu dikaji ulang. Pasalnya teknik itu tidak membuat gambut bebas dan drainase dan subsiden atau penurunan permukaan tanah. “Masih ada subsiden, sekitar 5 sampai 6 sentimeter per tahun,” terang Reza.
Bahkan, lanjut Reza, 30% kawasan gambut yang dicanangkan teknik tersebut sebagai lokasi lindung perlu ditambah jadi 70%. Jika tidak, kandungan air dalam 30% kawasan gambut masih akan mengalir ke lokasi gambut yang dibuka untuk drainase. “Ini pengelolaan yang tidak berkelanjutan, harus dihentikan kegiatan drainasenya,” tutup Reza. (Ric/H-5)
About Panji Kharisma
Related posts
-
Masyarakat Adat Tuntut Pengesahan
June 9, 2017
-
Indonesia Belum Melindungi Hak atas Hutan bagi ...
May 27, 2017
-
Perempuan Adat Terabaikan
May 27, 2017
Upcoming Event
Campaign
"Komitmen Atasi Perubahan Iklim"
LIVE on Metro TV-8-11 | 20150915 | 09.30 am