Don't Miss
- RUU Masyarakat Adat Mendesak Disahkan
- Orang Indonesi dan Tanahnya Seratus Tahun kemudian
- Tanpa Masyarakat Adat
- Regulasi Masyarakat Adat Dinanti
- RUU Masyarakat Adat Jangan Sembarangan Dijadikan UU
- Komnas HAM: UU Masyarakat Adat Diperlukan
- Puluhan Masyarakat Adat Diduga Jadi Korban Kriminalisasi Sepanjang 2019
Category Archives: Artikel Feed Subscription
-
Melibatkan Kaum Muda dalam Pembangunan
Kompas, 27 Juli 2018 Tanpa ingar bingar, 17 Juli 2018, Indonesia meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (Youth Development Index), jauh mendahului peluncuran UN Youth Strategy oleh Sekretaris Jenderal PBB pada September 2018. Ini capaian besar yang luput dari... Read more »
-
Gerak Cepat Atasi Karhutla
Media Indonesia, 27 Juli 2018 KEBAKARAN hutan masih mengancam di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Daerah pun mulai siaga dan cepat memadamkan api. Seperti di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Bupati meminimalkan karhutla agar tidak... Read more »
-
Status Lahan Masih Jadi Persoalan
Bisnis Indonesia, 26 Juli 2018 Staf Khusus Perubahan Iklim Gubernur Sumsel Najib Asmani mengatakan, karhutla sangat rentan terjadi karena status lahan tidak bertuan atau tidak ada pemilik lahan. “Statusnya tidak jelas apakah milik rakyat atau perusahaan.... Read more »
-
UU Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
Kompas, 25 Juli 2018 Pada harian ini, Gutomo Bayu Aji menulis bahwa program reforma agraria dan perhutanan sosial yang diselenggarakan pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak boleh dianggap remeh. Sebab, program reforma agraria dan perhutanan... Read more »
-
Kebijakan Satu Peta Harus Konsisten
Bisnis Indonesia, 25 Juli 2018 JAKARTA — Pemerintah diminta konsisten dalam mengembangkan kebijakan satu peta. Pasalnya, dengan rencana satu peta yang dirilis tidak lama lagi masih berkapasitas terbatas 1:5.000. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar Badan Informasi Geospasial... Read more »
-
Pemerintah-DPR Sepakat Lanjut Bahas RUU Masyarakat Adat
mongabay.co.id, 21 Juli 2018 Pemerintah meminta waktu tiga masa sidang menyelesaikan pembahasan RUU Masyarakat Adat ini. Tiga kali masa persidangan dinilai terlalu lama bahkan riskan, bisa tak selesai karena 2019, sudah memasuki masa pemilihan umum baik pemilihan... Read more »
-
One Map Policy to be launched soon
The Jakarta Post, Juli 21, 2018 The government will soon launch the so-called “One Map Policy” to resolve prolonged overlapping land use problems, which often cause social and economic conflicts in many parts of the country. With... Read more »
-
Perhutanan Sosial Indonesia
Kompas, 21 Juli 2018 Dunia telah kehilangan spiritnya ketika paradigma pembangu- nan sumber daya alam hutan dilaksanakan dengan cara memisah- kan hutan dengan masyarakat. Sejatinya, hutan dan manusia/ masyarakat/rakyat tidak dapat dipisahkan. Pada Maret 2018 untuk pertama... Read more »
-
UU Masyarakat Adat Butuh Tiga Sidang
Kompas, 20 Juli 2018 Pemerintah berkomitmen menetapkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat adalah perwujudan kebhinekaan. JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berkomitmen mengesahkan RUU Masyarakat Hukum adat setelah tiga kali sidang pembahasan. Pada sidang pertama pemerintah akan menyampaikan... Read more »
-
80 titik Panas Ditemukan
Republika, 19 Juli 2018 PEKANBARU- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mendeteksi adanya 80 titik panas yang mengindikasikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. titik-titik panas tersebut terpantau mualai bermunculan dan meningkat dratis sejak awal... Read more »
Upcoming Event
Campaign
"Komitmen Atasi Perubahan Iklim"
LIVE on Metro TV-8-11 | 20150915 | 09.30 am