Hutan Indonesia Hutan Indonesia

Hutan Indonesia
  • Home
  • Profil
    • Tentang Kami
    • Kontak
  • Artikel
    • Berita
    • Opini
    • Siaran Pers
    • Presentasi
  • Galeri
    • Photo
    • Video
Don't Miss
  • Activists call for release of environmentalist Budi Pego
  • Jokowi saves forests, but ‘fails’ to resolve land, mining conflicts
  • Buka Revisi RKU Restorasi Gambut Ke Publik
  • Kebijakan Harus Berkelanjutan
  • AMAN shifts political stance amid ‘sluggish’ progress on indigenous peoples bill
  • RUU Masyarakat Adat Selamatkan Bangsa
  • Nasib Masyarakat Adat Dipertaruhkan
You Are Here: Home » Artikel » BRG Perkenalkan Restorasi Bersama Masyarakat di COP-23

BRG Perkenalkan Restorasi Bersama Masyarakat di COP-23

Posted by :Panji Kharisma Posted date : November 13, 2017 In Artikel, Berita 0

gambut22

BADAN Restorasi Gambut (BRG) tengah membuat gebrakan dalam uoaya pendanaan restorasi. BRG yang semula hanya fokus mencari pendanaan melalui hibah maka kini, menurut Kepala BRG Nazir Foead, pihaknya mencoba mengkombinasikannya dengan investasi restorasi gambut yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta.

Yang ingin dicapai sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat yang hidup di lahan gambut. “Karenanya kita juga harus memperbaiki akses ke Pasar, memperbaiki sistem manajemen masyarakat, harus perbaiki teknik agronominya sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih optimum dengan hasil panen lebih banyak sehingga keuntungan lebih banyak,” kata Nazir di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) 23 di Bonn, Jerman.

Namun, menurut dia, masyarakat tidak akan bisa mencapai itu semua jika bekerja sendiri-sendiri. Harus dilakukan bersama-sama. Contoh yang sudah berhasil seperti di Sukabumi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi usaha yang dirintis oleh Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan, Koperasi Arrahmah, di Desa Pasirhalang, Kabupaten Sukabumi yang mengelola produksi beras dengan mengaplikasikan
teknologi.

Namun hal berbeda, lanjutnya, adalah akses pasar, di mana petani-petani di lahan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, atau lokasi lainnya seperti Meranti di Riau yang tidak seberuntung petani di Sukabumi.

Karenanya, BRG akan mengajak dunia usaha untuk memberikan sentuhan teknologi dan nilai tambah, tentu juga dengan memberikan akses modal pada mereka. “BRG sedang mencari pihak-pihak swasta ini, yang mau bekerja bersama masyarakat seperti plasma inti, tapi dengan keuntungan 80 persen untuk masyarakat dan 20 persen perusahaan. Ada yang mau melakukan itu, karena tentu perusahaan kan memang tetap punya industrinya,” lanjutnya.

Sejumlah investor dari dalam dan luar negeri sudah ada yang tertarik dengan sistem ini. Namun, Nazir belum mau menyebutkan perusahaan mana saja yang ingin bergabung mendukung restorasi gambut bekerja sama dengan masyarakat.

“Untuk komoditas lain seperti sagu, kelapa, nanas masih dihitung nilai ekonomisnya sehingga bisa menarik untuk perbankan memberikan akses modal. Padi jadi komoditas pas untuk petani di lahan gambut, karena kalau kayu
akan memakan waktu lama karena baru menghasilkan 7 sampai dengan 10 tahun kemudian,” tuturnya.

Selain padi yang bisa tiga kali panen dalam setahun, BRG juga sedang menyiapkan komoditas lain yang panen empat kali setahun. “Nanti lah saya kasih tahu, sekarang jangan dulu karena masih perlu disiapkan”.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Safitri mengatakan pihaknya menargetkan terbentuk 1.000 Desa Peduli Gambut dalam empat tahun, termasuk menaikkan status ekonomi masyarakat desa
tersebut.

Pasar, lanjutnya, memang menjadi hal penting bagi masyarakat desa yang bertani di area gambut, dan persoalan ini tidak mudah dipecahkan karenanya BRG menggandeng berbagai mitra termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan akses pasar.

Direktur Kemitraan Monica Tanuhandaru mengatakan kondisi saat ini di Indonesia, baik masyarakat yang hidup di sekitar hutan maupun gambut merupakan masyarakat sangat miskin. “Jadi kalau kita minta mereka untuk menjaga hutan atau gambut begitu saja tentu tidak mungkin,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, yang perlu diingat yakni bagaimana memastikan agar politik pimpinan negeri tetap sama, mendukung perekonomian berbasis komunitas tidak hanya bisnis skala besar. “Jadi pendekatan membangun dari komunitas mulai dari desa, seperti yang juga dilakukan BRG melalui Desa Peduli Gambut dan Perhutanan Sosial yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” imbuhnya.(Ant/OL-3)

URL : http://www.mediaindonesia.com/news/read/131448/brg-perkenalkan-restorasi-bersama-masyarakat-di-cop-23/2017-11-10

Tags
tweet
Presiden Jokowi Sahkan PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
Sektor Kesehatan Diperhatikan

About Panji Kharisma

Related posts

  • Activists call for release of environmentalist Budi ...

    February 15, 2019

  • Jokowi saves forests, but ‘fails’ to resolve ...

    February 14, 2019

  • Buka Revisi RKU Restorasi Gambut Ke Publik

    Buka Revisi RKU Restorasi Gambut Ke Publik

    February 14, 2019

  • Kebijakan Harus Berkelanjutan

    Kebijakan Harus Berkelanjutan

    February 13, 2019

Upcoming Event

Campaign

"Komitmen Atasi Perubahan Iklim" LIVE on Metro TV-8-11 | 20150915 | 09.30 am

Tweets Hutan Indonesia

Twitter Tweets
Twitter Tweets Powered By Weblizar
  • rss
© Copyright 2015, All Rights Reserved. | Powered by Hutanindonesia